Batam – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan dua kota di Provinsi Kepulauan Riau mengalami inflasi sebesar 0O,16% (mtm). Secara tahun kalender inflasi gabungan 2 kota di Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 1,21% (ytd) dan tercatat sebagai inflasi tahun kalender terendah se-Sumatera sekaligus peringkat ketiga terendah se-Indonesia.
Mewakili Wakil Ketua TPID Provinsi Kepri dari Bank Indonesia Kepri, Adidoyo Prakoso, Jumat (6/10/2023), mengatakan, secara spasial, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,12% (mtm) dan 0,42% (mtm).
“Dengan demikian, secara tahunan mencatatkan inflasi sebesar 2,28% (yoy) atau masih terkendali berada dalam kisaran target inflasi nasional 3,0-1 %,” kata Adi.
Menurutnya, berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi gabungan 2 kota di Provinsi Kepulauan Riau terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas utama penyumbang inflasi tersebut yakni beras, wortel, dan tomat. Sejalan dengan turunnya pasokan dari sentra produser
selain itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga seperti biaya sewa rumah, serta kelompok pendidikan terutama biaya perguruan tinggi turut menjadi komponen penyumbang inflasi.
Di sisi lain, inflasi tertahan oleh penurunan harga angkutan udara akibat normalisasi permintaan pasca momen liburan. Selain itu, inflasi juga tertahan oleh penurunan harga telur ayam ras, sayur-sayuran seperti ayam, kangkung, kacang panjang, ketimun, sawi hijau, dan brokoli, sejalan dengan melimpahnyə pasokan dari sentra produsen.
“Inflasi yang terkendali tersebut merupakan hasil dari konsistensi, inovasi, dan sinergi dari Tim pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupaten dan kota se-Kepri dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” terangnya.
Diakui, pada bulan September 2023, TPID terus melaksanakan koordinasi melalui High Level Meeting (HLM) TPID dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk memastikan kelancaran distribusi barang berkecukupan ketersediaan pasokan, dan kewajaran harga pangan. Selain itu, telah dilaksanakar penandatanganan 17 MoU Kerja sama Antar Daerah (KAD) dengan Sumatera Barat, Jambi, dan Lampung.
“Lebih lanjut, guna mendukung ketahanan pangan telah dilaksanakan operasi pasar melalui Gerakan pangan Murah dan program peningkatan pemanfaatan alsintan dan sarana prasarana produksi,” imbuhnya.
Menurut Adidoyo, kedepan, TPID akan terus mengawal inflasi dengan memperkuat GNPIP. Penguatan GNPIP akan dilakukan melalui pelaksanaan HLM TPID, optimalisasi KAD, serta monitoring harga dan pasokan. Untuk mengamankan ketersediaan pasokan, TPID berupaya meningkatkan produksi pangan lokal, mendorong dan mengoptimalkan program tanam pekarangan, meningkatkan produksi ikan budidaya air tawar dan air laut, serta pemenuhan pakan ternak dengan harga lebih terjangkau.
“Untuk menjamin kelancaran distribusi, TPID akan terus berkoordinasi untuk memperlancar distribusi pasokan agar stok pangan tersedia dalam jumlah yang cukup. Dari sisi teknologi, penguatan digitalisasi data informasi pangan akan terus dioptimalkan melalui koordinasi perancangan dashboard pemantauan data inflasi terintegrasi,” imbuhnya.
