ALASAN ANSAR AHMAD MAJU DI PILKADA 2020 KEPRI (BAGIAN I)
Mungkin ada yang bertanya atau yang menyayangkan Anggota DPR RI H Ansar Ahmad SE MM, maju sebagai calon gubernur di Pilkada 2020 Kepri, 9 Desember mendatang. Mau tahu alasannya? Begini penjelasan Ansar Ahmad mantan Bupati Bintan ini.
BINTAN – BAGI H Ansar Ahmad, posisi Anggota DPR RI itu cukup strategis. Tapi, seorang anggota DPR RI hanya bisa menyampaikan aspirasi, permintaan atau permohonan kepada pemerintah eksekutif. Namun, tak punya bargaining (nilai tawar) yang kuat untuk menetapkan kebijakan pembangunan daerah.
Sebenarnya, gubernur atau kepala daerah justru jauh lebih memiliki bargaining yang kuat untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat. Guna membangun infrastruktur dan pelbagai kebutuhan daerah dan masyarakat. Asalkan, kepala daerahnya punya kemauan bolak-balik mencari anggaran di pemerintah pusat (kementerian).
”Ketika saya menjabat Bupati Bintan (dua periode), hampir semua infrastruktur di Bintan dibangun dari anggaran pusat. Itu baru selevel bupati,” ujar Ansar Ahmad saat memberikan keterangan resmi, Sabtu (18/7) siang.
Pembangunan infrastruktur di Bintan seperti jalan Lintas Barat, hampir semuanya berasal dari dana pusat. Termasuk pembangunan bandara di Kecamatan Tambelan, berasal dari dana pusat (APBN). Meski pun penduduk di Tambelan 5.500 jiwa, Ansar Ahmad lebih dari 8 kali menemui Dirjen Perhubungan RI, guna mengusulkan pembangunan bandara Tambelan.
Begitu pula pembangunan pelabuhan internasional Berakit, berasal dari APBN. Bahkan, pembangunan beton pembatas tepi laut di sepanjang pantai wisata Trikora, senilai Rp78 miliar, berasal dari dana pusat melalui BNPB. Sama halnya pembangunan jembatan di Kampung Kangboi (jalan lama) Toapaya Utara, untuk mengatasi banjir. Dana proyek Rp15 miliar dari jembatan itu pun, berasal dari APBN.
”Jadi, kalau kepala daerah langsung yang ajukan dan urus anggaran ke pusat, mereka (pemerintahpusat) lebih yakin dan cepat direspon. Karena,kalau ada hambatan pelaksanaan di daerah, kepala daerah turut bertanggung jawab,” jelas Ansar Ahmad.
”Itu baru selevel bupati (Bintan) kala itu. Apalagi kalau gubernur, yang hanya 34 orang se-Indonesia, akan lebih didengar kementerian maupun Presiden RI langsung. Banyak peluang yang bisa didapatkan seorang gubernur dari anggaran pusat, untuk membangun Kepri ini,” sambungnya.
Awalnya, Ansar menyatakan, dirinya juga ragu maju sebagai calon gubernur di Pilkada serentak 2020 Kepri. Tapi, hampir setiap hari, masyarakat menyampaikan aspirasi dan harapan untuk membangun Kepri, melalui WhatsApp (WA) dan SMS kepada Ansar Ahmad. Setiap pergantian pemimpin, selalu ada harapan besar yang ingin dicapai masyarakat. Mulai dari harapan anak mendapatkan pekerjaan saat tamat sekolah. Menambah pendidikan sekolah bagi anak kurang mampu ke pendidikan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan. Harapan mendapatkan transportasi pendidikan gratis secara menyeluruh, sampai dengan pembangunan sarana sosial.
”Saya yakin, kalau gubernur punya rencana program-program strategis itu, dan mau bolak-balik kepemerintah pusat, keluar masuk kantor kementerian, orang pusat akan merespon,” sebutnya.
”Ya, saya berkaca dari dua periode membangun Bintan, yang banyak memanfaatkan dana pusat. Ini pula yang menjadialasan saya, untuk maju di pemilihan Gubernur danWakil Gubernur Kepri nanti,bersama Bu Marlin AgustinaRudi,” tambah Ansar Ahmad.
Di lain hal, Ansar Ahmad berterima kasih kepada pihak yang mempertanyakan, maupun yang menyayangkan dirinya maju di Pilkada Kepri, dan siap meninggalkan DPR RI.
”Saya memaklumi apa yang disampaikan abang saya, Pak Andi Anhar Chalid yang menyayangkan maju di Pilkada Kepri. Tapi, saya tahu persis, di mana posisi kekuatan seorang gubernur untuk membangun daerah. Dan di mana kekuatan seorang anggota DPR RI itu, hanya sebatas menyampaikan aspirasi,” demikian disampaikan Ansar Ahmad. (bersambung)