BINTAN – DPRD Bintan menyarankan kepada Bupati Bintan untuk mengambil kebijakan terhadap pejabat yang tersandung masalah hukum. Seperti yang dijalani ekspejabat Camat Bintan Timur, yang kini sedang diperiksa Polisi terkait dugaan korupsi.
”Non job-kan atau bebas tugaskan saja pejabat yang bermasalah hukum,” saran Indra Setiawan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Bintan, Kamis (25/6).
Menurutnya, membebastugaskan pejabat yang sedang tersandung permasalahan hukum bertujuan, agar yang bersangkutan fokus menjalani pemeriksaan. Sehingga tidak mengganggu tugas-tugas jabatan yang sedang diemban.
”Kita harus tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah. Namun langkah-langkah harus dilakukan, karena yang bermasalah adalah pejabat publik. Jangan sampai dengan masalah ini tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat tidak berjalan dengan baik,” kata Indra, Kamis (25/6).
Ia menyarankan agar Bupati Bintan dapat melihat kinerja bawahannya dalam menunaikan visi dan misinya. Bila tidak mampu atau tidak sesuai ekspektasi menjalankan visi dan misi Bupati, alangkah lebih baik diganti.
”Apalagi jika bermasalah hukum, harus diganti. Karena pastinya ini tidak sesuai dengan visi dan misi bupati,” pesannya.
Ia juga mengatakan, dengan proses hukum yang ada saat ini, pihaknya mengapresiasi kinerja kepolisian yang terus memantau kinerja aparatur pemerintahan, agar tetap pada tracknya. (aan)