BINTAN – Setelah Pemkab Bintan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap pertama sebesar Rp1,2 juta per Kepala Keluarga (KK), aktivitas perekonomian meningkat secara spontan sejak, Jumat (8/5) lalu. Hal ini terlihat pada lalu lintas yang cukup padat, dan ramainya pembeli di sejumlah pertokoan di Tanjunguban.
Sejak Jumat (8/5) malam, masyarakat Tanjunguban dan sekitarnya mulai mendatangi minimarket untuk membeli kebutuhan pokok. Kondisi ini jauh berbeda jika dibandingkan sebelum BLT diserahkan. Bahkan suasana jelang berbuka puasa di Tanjunguban yang biasanya tidak terlalu ramai, justru terlihat ramai dan macet di beberapa ruas jalan, Sabtu (9/5) sore lalu.
Uni, seorang warga membenarkan, semenjak BLT dicairkan, aktivitas ekonomi langsung menggeliat. Menurutnya, dengan memegang uang tunai, warga langsung memanfaatkan untuk berbelanja kebutuhan pokok.
”Iya sudah ramai (pembeli) sejak, Jumat malam. Sabtu kemarin, apalagi, lebih ramai,” sebutnya, Minggu (10/5) kemarin.
Ia mengatakan, peningkatan aktivitas ekonomi ini menunjukkan, daya beli masyarakat sedikit terbantu dengan bantuan tunai dari pemerintah melalui APBD. Arif warga lainnya juga mengatakan, ada perbedaan sebelum dan sesudah penyaluran BLT. Ia mengatakan, kemungkinan ramainya perekonomian setelah karyawan menerima gaji, THR dan juga BLT.
”BLT bagus lah, meski hanya sedikit, namun pastinya membantu ekonomi. Bayangkan saja jika ada 1.000 KK mendapatkan BLT. Sudah Rp1,2 miliar uang berputar,” sebutnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut memang sudah harus dilakukan, di saat kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Hanya saja, semua tergantung pada pembuat kebijakan.
”Pemda kan punya uang dari APBD. Saat ini uang itu banyak digunakan untuk pembangunan, dan sebagian besar untuk belanja aparatur pemerintahan. Jadi tinggal di switch saja anggaran yang dapat dijadikan BLT,” ujarnya.
”Ya paling kendalanya di keinginan pemangku kepentingan saja, apakah mau jika proyek-proyek dibatalkan dan diganti BLT. Tinggal diprioritaskan saja. Jadi, kebijakan BLT ini, ya kebijakan yang sudah seharusnya. Siapa pun pejabatnya lah, sudah semestinya disalurkan. Uang rakyat kok APBD itu,” ungkapnya lagi. (aan)