BINTAN – Hampir memasuki 3 bulan, pemerintah fokus menangani pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Kewenangan dalam realokasi APBD untuk penanganan pandemi virus korona pun, membikin kebijakan di tingkat daerah menjadi ‘suke-suke’.
Ya, seperti di struktur APBD 2020 Kabupaten Bintan. Awalnya, anggaran penanganan Covid-19 hanya Rp2 miliar, begitu yang disebutkan kepala daerah. Namun, pemerintah pusat pun membuat aturan dalam kewenangan pengalihan anggaran, dengan jaminan tidak ada pemeriksaan dari lembaga terkait.
Kepala daerah pun langsung tancap gas, dengan estimasi anggaran untuk pencegahan, penanganan dan pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 mencapai Rp67 miliar. Itu belum fantastis. Beberapa hari kemudian, Banggar dan TAPD Bintan sepakat, menambah lagi sekitar Rp17,2 miliar untuk beberapa OPD. Anggaran itu masih berkaitan dengan penanganan Covid-19.
Tak cuma dalam pengalihan anggaran. Kebijakan dalam memberikan bantuan buat masyarakat pun terjadi beberapa kali perubahan. Awalnya, TAPD dan DPRD Bintan merencanakan, alokasi bantuan langsung tunai buat masyarakat diberikan Rp300 ribu per bulan per KK. Bantuan diberikan selama empat bulan.
Rapat DPRD dan TAPD pun sempat dilakukan kembali. Alokasi anggaran buat masyarakat mesti dibedakan antara warga kurang mampu yang dibantu APBD, dengan warga yang sudah diberikan bantuan dari BLT pusat.
Terakhir, kepala daerah membikin kebijakan warga dibantu Rp600 ribu per bulan, sampai 3 bulan. Warga yang dapat Rp200 ribu dari PKH pusat, disubsidi Rp400 ribu dari APBD.
”Kabarnya, kebijakan itu dibuat suke-suke. Dan tak ada kesepakatan dengan DPRD lagi. Kan anggaran untuk Covid-19 itu katanya tak bakalan diperiksa BPK atau lembaga lain,” kata Rahmat, warga Teluk Bintan, kemarin.
Cuma imbasnya, sebut Rahmat, banyak kegiatan yang juga pro rakyat tak direalisasikan. Bahkan janji kepala daerah akan memberikan subsidi bagi masyarakat yang ingin meminjam ke BPR Bintan, tak ada kejelasan.
”Saya masih ingat lho, bupati bilang warga yang mengembangkan usaha kecil, nol persen bunganya kalau minjam ke BPR Bintan. Seharusnya, dalam kondisi ekonomi sulit sekarang, cocok buat minjam ke BPR Bintan, buat usaha pertanian dan perikanan,” ucapnya.
”Tapi, sampai sekarang tak jelas. Jangan-jangan anggaran ini dipotong dengan alasan buat penanganan Covid-19. Tapi kenapa ada proyek belasan miliar untuk instansi vertikal, malah tak dipotong. Ini lah namanya kebijakan sukesuke,” demikian dituturkan Rahmat.
Pada kesempatan lain, Kabag Administrasi Perekonomian Setdakab Bintan Asy Syukri mengatakan, rencana program nol persen suku bunga bagi warga yang meminjam ke BPR Bintan dan Bank Riau Kepri, sempat dibahas. Tapi, belum ada progres.
”Ya, gara-gara korona ini,” ucapnya singkat. (cr29/fre)