BINTAN – Komisi I DPRD Bintan ingin sekali (ngebet) agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pemulihan ekonomi akibat dampak virus korona, segera disalurkan ke masyarakat. Sebelum bantuan dari APBD Bintan tersebut disalurkan, Komisi I DPRD Bintan mengecek kesiapan dari pemerintah kecamatan, Selasa (5/5) kemarin.
Secara teknis, anggaran BLT diserahkan kepada 10 pemerintah kecamatan dari rekening Bank Riau Kepri. Selanjutnya diteruskan ke masing masing desa dan kelurahan. Untuk penyaluran ke penerima bantuan, perangkat RT dan RW yang bakal mendatangi ke rumah warga. Dalam penyaluran ini, Komisi I berharap tidak ada terjadi keributan di tengah masyarakat.
”Ya, itu yang kita tekankan dalam mengecek kesiapan para camat tadi,” kata Daeng Muhammad Yatir, Ketua Komisi I DPRD Bintan usai meninjau kesiapan penyaluran BLT di Kecamatan Toapaya, pagi kemarin.
Yatir mengharapkan, bantuan yang disalurkan nanti harus benar-benar tepat sasaran, sesuai dengan data yang sudah diverifikasi Pemkab Bintan. Selain itu, Yatir mengharapkan penyaluran BLT ini harus secepatnya, karena ekonomi masyarakat sudah benar-benar sulit.
”Masyarakat udah menjerit sekarang ni, akibat ekonomi makin sulit garagara wabah korona. Jadi bantuan ini memang harus benar-benar cepat disalurkan ke warga,” pesan Yatir.
Selain itu, Yatir mengingatkan agar pemerintah daerah sampai ke tingkat RT, mengakomodir bagi warga yang belum terdata sebagai penerima.
”Warga yang layak sebagai penerima, harus segera dicover. Sehingga gejolak di tengah masyarakat bisa diminimalisir. Ya, para camat harus benar pro aktif pada saat ini. Di Bintan ini, kan ada sekitar 4.587 KK yang tidak terverifikasi. Ini harus dicek ulang,” sebutnya.
Plt Camat Toapaya Nepy Purwanto menyatakan, beberapa kemungkinan yang akan terjadi, sudah disiasati. Terutama dalam penyaluran BLT nanti, agar tidak ada masalah.
Nepy mengungkapkan, teknisnya yang dari APBD, akan diambil dari Bank Riau Kepri, kemudian disalurkan ke Satgas di kelurahan/ desa, untuk disalurkan ke RT.
”Masing-masing RT, dan hari itu juga harus dibagikan ke masyarakat,” paparnya.
Untuk penyaluran BLT di desa-desa kata Nepy, masalah yang dihadapi saat ini, mekanismenya yang harus melalui musyawarah desa (Musdes). Agar ada peraturan kepala desa terkait penyalurannya tersebut.
Tapi, menurut Sekcam Toapaya ini, pihaknya akan berusaha maksimal, agar masyarakat Toapaya yang benar-benar layak, bisa tetap menerima bantuan ini. (fre)