Pak wali klu bisa semua lahan parkir pakai karcis biar pemasukan PAD meningkat msh byk byr parkir yg tdk pakai karsis. Dan jgn pula parkir bikin macet kota
+6281364013945
Parkir Motor Rp18 Ribu
mbs. Pak wali kota…… mohon aturan parkir di pelabuhan sribintan pura masak satu malam parkir motor sampai 18 ribu..itu sudah pemerasan masyakat tpi…. dan kalau ada aturan tolong di sosialisasi dulu jagan pakai hantam aja…
+6285834727492
TANGGAPAN :
Untuk titik parkir di Tanjungpinnag akan terus kita tambah. Ini salah satu upaya kita meningkatkan retribusi parkir agar menambah kas daerah.
Ada beberapa lokasi yang berpotensi memberikan keuntungan berbagai pihak. Pertama membuka lapangan pekerjaan, memberikan masukan ke kas daerah serta terakhir alur lalu lintas di kawasan akan lebih tertib.
Jadi kalau ada lokasi yang berpotensi, itu dilihat dari beberapa sisi. Di antaranya apakah lokasi itu menyebapkan kemacetan atau tidak. Bila ada potensi itu maka lebih baik ada petugas yang mengatur. Selain itu tingkat keluar masuk kendaraannya tinggi atau tidak juga jadi pertimbangan.
Bila ke luar masuk kendaraan tinggi maka ini akan memberikan pemasukan kepada juru parkir. Kami juga harus melihat lokasi itu potensi memberikan pemasukan yang cukup buat juru parkir. Bila di bawah 100 kendaraan, maka saya rasa tidak potensial karena penghasilan juru parkir sangat sedikit.
Bila pengelola kawasan itu tidak mau, Pemko tidak memaksa. Sifatnya hanya memberikan pandangan dan imbau saja dulu. Tujuannya, agar rapi dan tertib serta ada kontribusi untuk daerah.
Ke depan, kita akan membentuk UPT pengelolaan parkir. Hal ini sudah tertera dalam Perda yang sudah disahkan DPRD beberapa waktu lalu.
Melalui UPT, maka pengelolaan dan bahkan merumuskan tarif stiker bisa disempurnakan. Angka yang ada sekarang sangat besar dan tak memberikan keuntungan bagi penerima jasa.
Saya rasa tarifnya harus diubah, ini terlalu besar. Kalau rasa harus lebih kecil agar masyarakt tertarik menggunakan sistem stiker parkir sekarang karcis.
Untuk roda dua dikenakan Rp60 ribu per bulan. Bagi yang jarang ke luar ini tentu bukan pilihan harusnya di bawah nomonal itu. Begitu juga dengan roda empat dan jenis lainnya.
Untuk teknisnya akan dibahas melalui UPT yang akan dibentuk. (dlp)
Bambang
Kadishub Kota Tanjungpinang