Oleh: Asty Rahayu
Mahasiswi Stisipol Raja Haji Tanjungpinang
Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Akhir tahun 2019 belum banyak yang tahu apa itu virus Korona. Namun, menjelang akhir Januari, seluruh dunia dihebohkan dengan penemuan virus Korona, virus yang terus membunuh banyak korbannya hingga hari ini.
Meski di Indonesia belum ada ditemukan yang positif terinfeksi virus ini, namun tetap membuat heboh. Terlebih, 238 WNI sempat dipulangkan dari Wuhan dan dikarantina di Natuna.
Korona adalah jenis virus yang biasanya mempengaruhi saluran pernafasan dan mengakibatkan banyak kematian.
Agar WNI di Wuhan tidak sampai positif diserang virus ini, pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk memulangkan mereka.
Pemerintah Indonesia memberikan fasilitas kepulangan mereka ke Indonesia dan diobservasi selama 14 hari di Lanud Raden Sajad, Ranai, Natuna.
Bukan tanpa alasan pemerintah memilih Natuna sebagai lokasi observasi 238 WNI tersebut. Menurut Menteri Kesehatan (Menkes) dr Terawan Agus Putranto posisi kompleks militer dipilih karena letaknya yang jauh dari permukiman warga. Dengan demikinan, masyarakat lokal tidak perlu khawatir dengan adanya proses evakuasi dan observasi.
Banyak sekali perdebatan dan penolakan mengenai observasi WNI di Natuna. Pada awal evakuasi sudah tidak berjalan lancar karena sejumlah masyarakat di Natuna menolak keberadaan WNI tersebut dengan menggelar aksi di DPRD Natuna demi meminta penjelasan soal penempatan WNI dari Wuhan di Natuna.
Terlepas dari itu pemerintah lebih mempertimbangkan tentang penanganan yang cepat dan tepat dimana ini berhubungan dengan penyebaran virus dan Indonesia sendiri mempunyai kebijakan tentang Hak Asasi Manusia.
Menurut pemerintah pusat bukan koordinasi yang lambat dengan pemerintah daerah Natuna tetapi penanganannya yang akan dilakukan dengan cepat. Dan pemerintah lebih memastikan kecukupan kapasitas pemerintah pusat memobilisasi dukungan teknis dari Jakarta ke Natuna secara cepat.
Banyak sekali penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Natuna, tidak hanya menggelar aksi demo tetapi masyarakat Natuna juga banyak yang mengungsi ke pulau-pulau lain seperti Pulau Sedanau, Kelarik dan pulau terdekat lainnya.
Warga mengungsi untuk menghindari kemungkinan adanya yang terinfeksi virus Korona. Mereka tidak ingin menjadi korban berikutnya seandainya virus itu terbawa.
Untungnya, hingga mereka dipulangkan ke daerahnya masing-masing, tidak terjadi apa-apa di Natuna. Kini, waga yang sempat mengungsi sudah kembali dan beraktivitas seperti biasa.
Pemerintah berperdapat tentang langkah yang diambil sebagian warga Natuna yang mengungsi dan itu tidak masalah karena masyarakat Natuna mempunyai kebebasandalam melindungi diri mereka.
Pada tanggal 15 Februari 2020 WNI yang telah diobservasi telah dipulangkan ke daerah masing-masing. Kementerian Kesehatan sudah melakukan observasi selama 14 hari dan tidak ada satu pun dari mereka yang menunjukkan gejala terinfeksi virus Korona karena para WNI yang awalnya juga didatangkan dengan kondisi sehat.
Proses perpulangan para WNI akan berjalan alami dengan menggunakan pesawat militer yang tentunya seluruh biaya kepulangannya ditanggung Negara.
Dari kasus kebijakan yang dilakukan pemerintah banyak sekali dampak yang dihadapi, dari penolakan warga setempat serta sebagian memilih mengungsi ke beberapa pulau terdekat.
Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan dalam penanganan kasus darurat seperti virus Korona ini. Pemerintah pusat seharusnya sejak awal melakukan asesmen teknis dan sosial sebelum menetapkan area karantina di kabupaten atau kota di Indonesia.***