Mbs Yth pak wali kota tpi mohon perhatinya hal penerima bantuan untuk masyarakat muiskin jangan sampai tak tepat sasaran, yg biasa terima malah gak terima lagi, apalagi adanya pergantian rt baru mohon pak wali agar lebih selektip agar tapat sasaran,amanah pemerintahlo pak wasslm. (warga kmp.melayu)
+6285263142810
TANGGAPAN :
Pemerintah terus memperbaiki dan mengupdate angka kemiskinan. Ada ekonomi keluarga masyarakat miskin yang kini membaik. Ada 115 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memutuskan untuk ke luar dari Program Keluarga Harapan (PKH) Pemko Tanjungpinang karena sudah tidak layak menerima PKH.
Berdasarkan triwulan ke empat 2019, KPM PKH Tanjungpinang berjumlah 5.003. Pada tahap awal 2020 ini menjadi 4.962 penerima. Jumlah ini terus menurun bila dibandingkan awal tahun 2019 lalu.
PKH merupakan program bersyarat yang digelontorkan pemerintah pusat untuk setiap daerah.““ Tentunya akan diverifikasi serta validasi data dari pendamping PKH.
Pada tahap ini jumlah penerima berkurang, ada yang keluarga yang dengan sukarela mengundurkan diri dari penerima bantuan. Mungkin karena ekonomi keluarga sudah lebih baik.
Pengurangan ini memang diharapkan, artinya semakin hari masyarakat memiliki ekonomi yang baik. Tidak lagi mengharapkan bantuan pemerintah.
““PKH itu juga banyak bentuknya, seperti bidang pendidikan untuk anak SD-SMA, bidang kesehatan untuk anak usia bawah lima tahun (Balita) termasuk anak pra sekolah, ibu hamil, sedangkan bidang kesejahteraan sosial ada lansia dan disabilitas.
Untuk kategori lansia juga kini mengalami perubahan. Bila sebelumnya berusia 60 tahun ke atas, maka mulai tahun ini usia minimal 70 tahun serta dari keluarga tidak mampu.
Bantuan kategori Balita pun mengalami perubahan, dibatasi hanya sampai anak ke dua. Penyerahannya dilaksanakan empat kali dalam setahun. Disalurkan secara non tunai ke rekening masing-masing penerima melalui bank bekerjasama ditunjuk pusat.
Ada juga beberapa keluarga meski anak-anaknya sudah bekerja, namun orangtuanya tidak bisa ke luar dari program tersebut.
Alasan mendasarkan karena orangtua tidak menerima bantuan dari anaknya yang sudah bekerja.
Jadi kita tahu betul kondisi para PKM PKH, ada juga anak-anak yang tak membantu karena alasan sudah membangun keluarga barunya. Untuk kasus demikian, kami juga tidak bisa lepaskan.
Kepada keluarga yang sudah memiliki anak yang bekerja, bisa mensupport ekonomi para orangtuanya. (dlp)
Agustiawarman
Kadinsos Kota Tanjungpinang,