Masyarakat Natuna Tuntut Ketersediaan Infrastruktur
Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan datang ke Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat (10/1) lalu.
TANJUNGPINANG – Di ibu kota provinsi Kepulauan Riau, Sekjend DPP Partai Demokrat ini menggelar bincang-bincang perihal Natuna bersama mahasiswa, pemuda, tokoh masyarakat, di Gedung Kesenian Aisyah Sulaiman.
Hinca menegaskan, negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Sehingga tidak ada warga republik ini yang sejahtera.
Tidak ada warga yang terisolir hanya karena memilih tinggal jauh dari ibu kota, dan tidak ada yang kehilangan masa depannya hanya karena berada jauh dari pusat keramaian.
”Dan menurut catatan saya, negara belum sempurna hadir di Natuna,” ungkap Hinca.
Tidak dipungkiri, perbincangan di Tanjungpinang kemarin ini tidak jauh-jauh dari polemik pelanggaran teritorial oleh tentara laut China di laut Natuna, yang baru beberapa hari terakhir ini terjadi. Presiden RI Joko Widodo pun langsung berkunjung ke sana dan memastikan segala keadaan baik-baik saja.
Menurut Hinca, itu adalah langkah yang tepat yang sudah dilakukan pemerintah pusat. Kata Hinca, kemauan Presiden Jokowi mau meluangkan waktu untuk datang langsung ke Natuna patut diapresiasi.
”Kami menghormati keputusan Presiden untuk langsung datang ke Natuna,” kata Hinca.
Walau begitu bukan bearti tanpa kritik. Hinca menuturkan, masyarakat Natuna juga menginginkan lebih dari sekadar dikunjungi oleh presiden. Solusi dari setiap permasalahan di perbatasan adalah hal yang paling didambakan. Karena itu Hinca menilai, sudah sepatutnya Presiden Jokowi menempuh kebijakan yang sama dengan apa yang diinstruksikannya di Papua.
”Kita semua rindu untuk memastikan perintah beliau kepada menterinya untuk tinggil di Natuna, memikirkan jalan keluar apa yang harus dihadapi orang Natuna. Kalau kemudian di Papua, menteri bisa berkantor sebentar di sana, mengapa tidak dengan di Natuna,” ucap Hinca.
Bagaimana pun, sambung Hinca, kekayaan alam di Natuna adalah keniscayaan bagi Provinsi Kepri dan juga Indonesia. Karena itu sudah semestinya, kata dia, pemerintah datang ke Natuna bukan sekadar ketika terjadi persoalan maupun pelanggaran perbatasan.
”Jangan kalau sudah sakit baru dokternya datang. Itu lebih susah,” ujar Hinca.
Dalam bincang-bincang yang berlangsung hampir dua jam kemarin, disampaikan kepada Hinca soal aspirasi-aspirasi masyarakat Natuna yang ada di Tanjungpinang. Hinca tekun mencatat dari setiap masukan yang disampaikan.
Secara garis besar, selain meminta kepastian perlindungan kepada para nelayan ketika melaut, patut diperhatikan pula pembangunan infrastruktur di Natuna. Hal-hal semacam ini yang kemudian jadi perhatian Hinca dan akan disuarakannya bersama teman-teman di Fraksi Partai Demokrat.
”Jalan di tempat kami itu hancur kali, Pak. Kalau pakai motor sakit pinggang. Kalau sudah hujan, malah tak bisa jalan,” kata seorang mahasiswa yang hadir. Pula disampaikan oleh Maskur Tilawahyu, tokoh masyarakat Natuna.
Pembangunan infrastruktur memang sudah lama ditunggu masyarakat Natuna. Kemudian, tidak kalah pentiing, kata dia, pemerintah membantu fasilitasi kapal-kapal nelayan yang lebih memadai. Pasalnya, disampaikan Maskur, selama ini kapal nelayan yang ada di Natuna kalah jauh secara teknologi dan kapasitas dibandingkan kapal-kapal nelayan ilegal dari negara jiran.
”Tapi kalau kapal-kapal milik nelayan kita juga diperbaiki dan dilengkapi teknologi yang bagus, tentu akan lebih banyak ikan yang bisa dihasilkan dari Natuna. Jangan lupa cold storage-nya,” ujar Maskur.
Kepada Hinca, Maskur juga meminta agar pemerintah pusat bisa memerhatikan ketersediaan sarana transportasi lebih memadai. Baik dari kualitas kapal maupun kuantitas jadwal. Terlebih pada Musim Utara seperti sekarang ini.
”Natuna itu kebutuhannya bergantung dari luar. Kalau sudah angin kencang, banyak sembako tak bisa masuk. Masyarakat harus stok beras, stok sagu banyak-banyak. Kalau tidak banyak kapal masuk, bagaimana sembako bisa sampai di sana,” pungkas Maskur. (FATIH)