TANJUNGPINANG – Kondisi pipa PDAM Tirta Kepri yang sudah tua dan banyak rusak (bocor) diminta dibenahi secara total.
Pemprov Kepri selaku pemilik Badan Usaha Milik daerah (BUMD) tersebut harus serius menanganinya. Jangan sampai makin banyak pipa yang bocor, sehingga air tidak sampai ke pelanggan.
Anggota DPRD Kepri H Lis Darmansyah mengatakan, sejak 2004-2005 saat pengalihan aset PDAM dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemprov Kepri, kondisi PDAM sendiri saat itu sudah memprihatinkan baik di sisi keuangan maupun fasilitas sarana dan prasarana.
”Sejak pengalihan aset menjadi milik Pemprov Kepri, PDAM Tirta Kepri terus berusaha berbenah. Tetapi dengan kondisi yang ada, PDAM sendiri belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang selama ini menjadi kendala bagi PDAM,” jelas Lis.
Pembenahan pada PDAM belum secara maksimal mengingat pengaklokasian anggaran dari APBD baru sebatas pada penyediaan waduk-waduk untuk menjaga ketersediaan air baku.
Tetapi belum pada pembenahan pipa-pipa utama dan pipa-pipa distribusi kepada masyarakat. Padahal, air merupakan kebutuhan utama masyarakat setiap hari.
Jangan sampai ke depan pipa-pipa tua ini rusak parah sehingga tak layak lagi diperbaiki, dan harus diganti. Butuh biaya besar. Karena itu, lebih baik diganti setiap tahun secara perlahan-lahan.
Lis mengatakan, pipa-pipa itu perlu dicek. Apakah bocor karena sudah tua. Jika demikian, harus diganti. Jika belum tua dan masih tahan, maka diperbaiki menyeluruh.
”Jika ingin membenahi sistem pengelolaan PDAM, harus dilakukan dari hulu sampai ke hilir. Tidak boleh setengah-setengah dan tidak boleh tanggung-tanggung. Kalau melihat permasalahan yang ada, maka dibutuhkan keseriusan serta komitment dari pemerintah dalam menangani permasalahan PDAM,” tegasnya.
Memang, kata dia, dibutuhkan anggaran yang cukup besar karena pembenahan harus secara menyeluruh.
”Kalau mau berbenah maka berbenah yang serius. Karena selama ini saya lihat dan perhatikan, pembenahan di PDAM belum maksimal mengingat dukungan Anggaran APBD untuk pembenahan masih terlalu minim,” ungkapnya.
Air adalah kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masuk dalam program prioritas. Tetapi itu secara teori di atas kertas. Faktanya masih terlalu minim anggaran untuk itu.
”Contoh Waduk Sei Pulai belum ada keseriusan untuk membenahi titik utama waduk yang ada di sana. Lokasi Sungai Pulai yang masuk di wilayah Bintan perlu adanya kepastian hukum apakah masuk daerah hijau/RTH atau tidak. Sehingga tidak menjadi daerah pemukiman,” ungkapnya.
Apabila tidak masuk kawasan hijau, maka secara bertahap harus dibebaskan jika memang kepemilikannya dapat disetujui oleh negara.
Jangan dibiarkan wilayah tersebut terus berkembang menjadi kawasan pemukiman dan pohon sawit yang sejak 2003 sudah diingatkan untuk ditentukan koordinat batas pohon sawit.
Ia mengatakan, permasalahan PDAM Tirta Kepri bukan hanya pada pipa-pipa utama saja. Karena menurutnya, pipa tersebut rata-rata masih di bawah 30 tahun. Jadi masih sangat layak dan ada juga pipa belum jalan sejak ditanam tahun 2000-an.
Untuk mengetahui permasalahan PDAM bukan hanya pada batas pipa saja tetapi banyak hal yang harus dibenahi dan yang terbaik dilakukan adalah audit investigasi supaya tahu mana yang pokok perlu segera dibenahi.
”Satu satunya jalan adalah jika ingin PDAM ini sehat, audit investigaai secara menyeluruh. Jauhkan PDAM dari campur tangan politik dan lakukan efisiensi manajemen dengan menempatkan orang-orang yang mampu dan betul-betul pekerja yang memahami seluk beluk permasahan PDAM.
Manajemennya jauhkan dari campur tangan orang pemerintah yang tidak paham menajemen PDAM yang mengatur atau pun lainnya.
Kalau memang terasa sulit dan berat, bisa kerja sama dengan pihak ketiga atau semi swastanisasi seperti Batam.
”Kasihan masyarakat yang masih banyak mengantre daftar tunggu untuk mendapatkan pelayanan air bersih. Terkait banyaknya pipa utama yang pecah atau bocor, segeralah dilakukan audit investigasi. Saya yakin ada permasalahan dulu-dulunya terhadap pemasangan pipa-pipa pada saat itu. Mengingat usia pipa dimaksud masih jauh di bawah 30 tahun,” jelasnya.
”Ini bukan masalah berani atau tidak. Tapi cobalah kita tunggu gebrakan dan komitmen Pemprov Kepri untuk mendudukkan dan membenahi PDAM kita yang sudah semakin loyo,” tutupnya. (ais)