Mbs. Asw..selamat pagi & salam sejah tera untuk kita semua. Kita Merdeka sdh 72 th, alampun sudah berubah dari ORLA ke ORBA trus skrg reformasi. Kini banyak muncul mafia lahan. Satu titik pemiliknya kok banyak?
085272428088
Bagikan Sertifikat Prona!
MBS. Kapan bagi-bagi seretifikat lahan di TPI tolong di jawab, ndak pakai retorika BPN tanjung pinang yg program prona.
082382843430
Tanah Terlantar Puluhan Tahun
Ribuan hektar lahan di Wacopek,kec Bintan timur, kab Bintan, diterlantarkan PT MDM, sudah lebih 20 thn yg lalu. Belom lagi lahan di Dekat lagoi ada puluhan ribu hektar. Sedangkan PP No.11 thn 2010 ttg tanah terlantar,apakah se-besarnya hanya utk dimiliki dan utk kemakmuran Aparat dan Pejabat tertentu ???… Setau Sy: warga penggarap,ada yg diupayakan utk ditindak oleh aparat. Foto fakta: 2/6/2016 tdk sedikit aparat Polda kepri mendatangi Wacopek,utk bertindak atas kepentingan PT MDM. Sikap prilaku penyelenggara negara,utk bertindak berdasarkan PP No.11 thn 2010 ttg tanah terlantar,apakah sudah mencerminkan psl 1 ayt(3) UUD’45 dan psl 33 ayt(3) UUD’45 yg ber-sinergi dgn sila ke-5 dari Ideologi Pancasila?
081270319696
TANGGAPAN :
Untuk yang terbaru di Kepri ada 3 ribu warga dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepri yang diberikan sertifikat tanahnya. Total sertifikat yang sudah terbit di kepri sekitar, 87 ribu bidang tanah. Untuk pengukuran lahan di Kepri, hingga saat ini sudah 73 persen, dari perkiraan sekitar 783 ribu bidang tanah di Kepri.
Penyerahan sertifikat yang terbaru diserahkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A Djalil, Wali Kota Batam, HM Rudi dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.
Sisa lahan yang belum diukur ada sekitar 209 ribu bidang atau 27 persen. Sementara untuk tahun 2019 ini, target pengukuran lahan di kepri 113.889 bidang dan target sertifikat hak atas tanah sebanyak 87.000. Dari target itu, realisasi yang sudah dicapai, pengukuran 100,6 persen.
Jumlah capaian sertifikat lebih kecil, karena masyarakat pemilik tanah banyak yang tidak berada di tempat.
Untuk kampung tua, yang sertifikatnya sudah diserahkan yakni untuk kampung tua Tanjung Riau, Tanjung Gundap dan Sei Binti. jumlahnya ada sekitar 1.456 bidang. Selebihnya, sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dari 7 kabupaten kota, sertifikat refistribusi dari Karimun, konsolidasi tanah dari kota Tanjungpinang
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan A Djalil meminta agar masyarakat yang mendapatkan sertifikat lahan agar menggunakannya sebaik-baiknya dan jangan langsung diagunkan apalagi untuk hal-hal yang tak penting dan jangan sampai dijual. Kalaupun diagunkan, ada baiknya untuk keperluan membagun usaha
Khusus untuk Batam, presiden mengintruksikan penyelesaian persoalan kampung tua. Dan kini penyelesaian dimulai dengan menyerahkan sertifikat di tiga kampung tua, dengan jumlah sertifikat, 1.456 bidang. Itu sebagian kecil dari 37 titik yang akan kita sisir dan daftarkan, identifikasi dan ukur. Kalau masih ada masalah hutan lindung dan HPL dikeluarkan masa lalu, ini harus kita selesaikan. (mbb)
Asnawati
Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kepri,