TANJUNGPINANG – Anggota Komisi I DPRD Kepri yang membidangi pemerintahan dan hukum, H Kamaruddin Ali sangat mendukung mutasi atau perombakan ratusan pejabat Pemprov yang telah dilakukan Plt Gubernur Kepri H Isdianto baru-baru ini.
Namun demikian, menurut politisi Senior Golkar pihaknya akan melihat dan mempelajari apakah berdampak positif atas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat kedepannya. Karena, mau tak mau kepala daerah harus melakukan rotasi demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebab, dari hasil penilaian dari Inspektorat banyak Kepala OPD yang mendapatkan nilai kurang memuaskan, karena para staf bawahnya seperti Kepala Seksi, Kepala Bidang (Kabid) dan Sekretaris mulai bekerja tidak maksimal.
”Sebagai mitra pemerintah, apalagi Komisi I membidangi pemerintahan dan hukum, akan kami pelajara hasil dari mutasi tersebut. Apakah nanti ada efek positifnya terhadap pelayanan masyarakat atau tidak. Kalau tidak, ya terpaksa kita tegur Pak Plt Gubernurnya,” ujarnya, kemarin.
Sambung dia, dalam mutasi dan promo jabatan, tentu ada pegawai yang tidak puas dan puas. Tapi, sebagai aktif negara apa yang dilakukan oleh pimpinan harus didukung, kecuali melanggar aturan harus ditegur.
”Instansi manapun, kalau ada mutasi pasti terjadi pro dan kontra dan sebagai pimpinan harus menerima resiko itu,” ujarnya.
Ia juga melihat, hasil mutasi sudah sesuai aturan, karena sudah mendapatkan surat izin dari Kementerian Dalam Negeri. Dan, didukung oleh sesuai dengan hasil yang dikaji inspektorat, OPD cuma dua yang mendapatkan nilai A yaitu, Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata, sedangkan yang lain B dan C. Namun, banyak OPD yang meraih nilai C. Tentu kepala OPD yang nilainya C, tentu stafnya bekerja tidak maksimal.
Mantan Wakil Ketua DPRD Lingga ini, juga minta bagi pejabat dilingkungan DPRD Kepri yang akan dimutasi atau promo jabatannya, ia sarankan kepada Plt Gubernur Kepri atau Baperjakat, untuk berdiskusi dulu dengan pimpinan DPRD Kepri. Bagaimana pun, sambung dia pejabat yang ditempatkan di DPRD Kepri, tentu memiliki pekerjaan lebih berat, menginggat harus melayani anggota DPRD masyarakat.
Ia juga mengharapkan agar elemen masyarakat jangan dulu mengkritik terkait langkah yang diambil Plt Gubernur Isdianto ini.
Sambung dia, untuk sementara ia tetap mendukung langkah Pak Isdianto untuk melakukan pembenahan. Sebab, kalau dari awal mereka melakukan pembenahan langsung kita kritik, itu akan menjadi beban bagi beliau.
Sebelumnya, perombakan atau mutasi itu ditandai dengan dilantiknya 253 pejabat yang didalamnya terdiri dari pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas dan fungsional di lingkungan Pemprov Kepri.
Plt Gubernur Kepri, Isdianto menekankan agar tugas yang kini diemban pejabat yang baru dilantik supaya dilaksanakan dengan sunguh-sunguh.(bas)