JAKARTA – Pemerintah menyiapkan formulasi baru bagi para guru yang belum memiliki sertifikat pendidik.
Ketua Forum Komunikasi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Negeri seluruh Indonesia Prof Soefendime mengungkapkan, ada dua program yang sedang dibahas pusat terkait sertifikat pendidik.
Pertama, program Pendidikan Profesi Guru (PPG) prajabatan mandiri. Kedua, lembaga akreditasi mandiri kependidikan.
”Semuanya masih dalam pembahasan. Untuk lembaga akreditasi mandiri kependidikan sedang diproses di Kementerian Hukum dan HAM. Forkom FKIP negeri seluruh Indonesia jadi salah satu deklator dan memberikan masukan kepada pemerintah,” kata Soefendi di sela-sela pertemuan puncak Forkom FKIP seluruh Indonesia di Kampus Universitas Terbuka, akhir pekan lalu.
Dengan adanya PPG prajabatan mandiri, siapapun bisa ikut. Namun, mahasiswa PPG prajabatan mandiri harus diseleksi dan ditentukan oleh Kemenristekdikti sesuai dengan kebutuhan guru di Indonesia.
”Meski PPG prajabatan mandiri, bukan berarti perguruan tinggi atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) atau FKIP bisa menentukan kuotanya sendiri. Semuanya diatur oleh Kemenristekdikti,” terangnya.
Persiapan yang harus dilakukan PPG prajabatan mandiri adalah kurikulum, SDM, dosen, karyawan, dan fasilitas yang ada. Dekan FKIP Universitas Sriwijaya ini melanjutkan, pelaksanaan secara riil belum tahu kapan pastinya.
Namun, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Direktur Penjaminan Mutu Kemenristekdikti harapannya semua LPTK yang akan melaksanakan PPG prajabatan mandiri dikumpulkan dan diberi arahan agar bisa melaksanakan bersama-sama.
Mengenai biaya, Soefendi mengatakan, ditanggung sendiri oleh guru yang menjadi mahasiswa PPG prajabatan mandiri. Perkiraan biayanya Rp10 sampai Rp 15 juta per semester per mahasiswa atau sekitar Rp30 juta per tahun. Namun, angka ini belum disepakati.
”Persyaratan ikut PPG prajabatan mandiri bukan hanya untuk lulusan LPTK. Yang non-LPTK juga bisa tapi harus lulus seleksi. Seleksi dilakukan secara nasional dan yang melaksanakan adalah Kemenristekdikti,” tandasnya.
Menristekdikti Mohamad Nasir menilai bahwa saat ini sarjana keguruan sudah cukup banyak. Dia juga berharap jurusan perguruan jangan sampai menjadi pilihan terakhir bagi calon mahasiswa baru. Untuk itu dia bakal menerapkan sistem kuota mahasiswa baru jurusan atau program keguruan.
Selain itu untuk menjaga kualitas calon guru, Nasir juga mengatakan akan mengevaluasi seleksi program PPG. Menurut dia dalam seleksi program PPG ke depan akan memasukkan penilaian minat dan bakat.
Sehingga bisa dipastikan calon guru peserta program PPG benar-benar memiliki minat dan bakat menjadi guru.
”Nanti yang akan mendapatkan sertifikat guru adalah mereka yang masuk PPG,” jelasnya.
Menurut Nasir meningkatkan kaualitas guru memang harus dari hulunya. Yakni saat para calon guru menempuh kuliah di Kampus Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
Dari aspek kurikulum kuliah calon guru, Nasir juga bakal melakukan modifikasi. Di antaranya adalah dengan memperbanyak muatan kuliah untuk ilmu murninya.
Contohnya program pendidikan guru matematika, maka perkuliahan ilmu tentang matematikanya diperbanyak.
Selain itu Nasir tetap membuka kesempatan bagi sarjana di luar program keguruan untuk bisa mendaftar program PPG dan berkesempatan menjadi guru.
”Khususnya untuk guru produktif di SMK,” katanya.
Menurut Nasir lulusan politeknik cukup ideal untuk menjadi guru produktif. Tetapi pada kenyataannya banyak lulusan politeknik yang tidak berminat jadi guru.
Sebab mereka banyak yang sudah terserap di dunia industri. Dia berharap sejumlah inovasi untuk meningkatkan perkuliahan calon guru bisa berjalan mulai tahun depan. (jpnn)