Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir tidak sesuai dengan potensi pendapatan yang dimiliki.
TANJUNPINANG – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang belum signifikan. Masih ditemukan potensi pendapatan yang belum terserap maksimal atau masih bocor.
Meskipun setiap tahun jumlah kendaraan bertambah. Lokasi-lokasi parkir juga bertambah. Tapi, target PAD parkit tidak pernah tercapai.
Sektor parkiran, ada sekitar 165 titik parkir resmi di Tanjungpinang, namun retribusi yang diterima oleh pemerintah masih tergolong kecil. Target Rp1,3 miliar tahun ini belum tercapai. Yang disetorkan setiap juru parkir berbeda-beda.
Sebelumnya, Walikota Tanjungpinang H Syahrul minta untuk tegas memberikan sanksi tegas bagi juru parkir yang nakal. Termasuk, oknum dinas terkait yang bermain, hingga retribusi parkir dari tahun ke tahun kecil.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tanjungpinang, Bambang Haryanto menuturkan, target retribusi dari parkir masih tahun depan masih sama. Senilai Rp1,3 miliar rupiah.
Target tersebut melihat realisasi realisasi tahun hanya bisa Rp1,2 miliar.
”Masih kurang sekitar Rp100 juta lebih mencapai target. Realisasi tahun ini saya tidak ingat pasti, tapi kemungkinan sama,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, kemarin.
Ia menuturkan, tidak terjadi peningkatan retribusi parkir, karena luas parkir yang dinilai tidak bertambah. ”Kendaraan bertambah, tapi luas parkir tetap sama,” ucapnya.
Sementara itu, anggota DPRD Tanjungpinang, Mimi Betty Wilingsih menuturkan, berdasarkan laporan keuangan tahun ini, bahwa seluruh retribusi di Pemko Tanjungpinang tidak mencapai target.
Salah satunya dari sektor parkir yang dinilai masih ada kebocoran. Terkait hal ini, ia berpesan kepada kepala daerah untuk mengkaji kembali. Menurutnya, potensi parkir itu besar namun perlu sistem yang tepat mengaturnya.
Dituturkannya, target retribusi parkir sampai Desember senilai Rp1,3 miliar. Laporan yang diterima penerimaan sampai Juni tidak sampai Rp600 juta. Bila melihat angka, menururtnya realisasi sampai Desember senilai Rp1,2 miliar atau sama seperti tahun lalu.
”Kita berharap kepala daerah bisa meningkatkan pendapatan dari berbagai sektor termasuk retribusi parkir. Potensinya besar di sini bila betul-betul dikerjakan,” ucapnya.
Kader Golkar ini menuturkan, sebelumnya ada beberapa pilihan yang diberikan kepada pemerintah melalui Perda. Selain sistem karcis sekarang juga ada sistem stiker. Menurutnya, pola ini diyakini bisa menambah pendapatan daerah.
”Kita minta sistem stiker isa dijalankan. Ini menambah potensi pendapatan,” tuturnya.
Dua tahun lalu, ini sempat diwancanakan namun gagal terealisasi tanpa alasan yang jelas disampaikan.
”Saya berpesan betul, di bawah kepemimpinan kepala daerah dan kepala OPD terkait bisa meningkatkan ini. Begitu juga retribusi dari sektor lainnya. Masih banyak sektor yang belum tergarap dengan baik,” ucapnya.(DESI-ABAS)