Hingga kemarin, belum ada kepastian kapan akan dimulai pembangunan pasar induk di atas lahan 4,7 hektare. Lokasinya Gang Salam, Batu 8 Atas.
TANJUNGPINANG – Meskipun Pemprov Kepri dan Pemko Tanjungpinang sudah mengajukan dana pembangunan melalui dana APBN. Konsep pembangunnya akan terhubung langsung ke laut, sehingga aktivitas bongkar muat kapal sembako cepat. Kapal bisa melakukan bongkar muat bisa bertonase 10 sampai 20 gross tone (GT).
Di pasar tersebut masyarakat juga bisa membeli logistik tradisional, perdagangan antar pulau, terdapat gudang, sehingga membantu melancarkankan arus barang antar pulau.
Total anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan pasar tersebut mencapai Rp130 miliar.
Rabu (2/10) Wakil Walikota Tanjungpinang Hj Rahma bersama tim kembali meninjau lahan tersebut, Rabu (2/10). Turut hadir Kepaal Satuan Kerja (Kasatker) Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kepri, Albert Reinaldo, Kepala Disperindag Kota Tanjungpinang, Ahmad Yani, Kepala BLH Tanjungpinang, Yuswandi, Kadishub Kota Tanjungpinang, Bambang dan perwakilan Dinas Perdagangan Provinsi Kepri.
Hadir juga pemilik lahan di lokasi itu, Lani serta pemilik lahan lainnya yang tanahnya akan dibangun akses jalan ke kawasan itu, Heriyanto Salim melalui kuasa hukumnya M Agung Wira Dharma.
Hj Rahma menuturkan, terkait status lahan di lokasi ini sudah beres. Sesuai hasil konsultasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), lahan miliki Lani sudah bersertifikat.
”Lahan pembangunan pasar milik Ibu Lani berdasarkan data BPN sudah bersertifikat. Hanya saja akses jalan menuju pasar ini nantinya harus berurusan dengan Pak Heriyanto Salim. Ini pun tidak masalah,” ucapnya.
Terkait komunikasi dengan warga, ia menuturkan sudah beberapa kali melakukan pertemuan. Asalkan dalam proses pembangunannya jangan menimbulkan dampak yang merugikan warga sekitar.
Misalnya jalan yang ada rusak karena dilewati alat berat serta lainnya. Terkait hal ini, Hj Rahma menuturkan sudah dibahas.
Ia menjamin jalan lingkungan warga tidak rusak. Sebab alat berat akan masuk dari kawasan sebelah yang belum ada bangunan.
”Jadi hal ini pun sudah dibahas dan akan disampaikan secara terbuka kepada warga,” tuturnya.
Ia berharap pembangunan Pasar Induk dengan alokasi anggaran sekitar Rp130 miliar bisa terealisasi. Pasar ini nantinya bisa langsung di singgahi kapal-kapal yang membawa barang.
Perlu kerja sama berbagai pihak, termasuk Provinsi Kepri melalui OPD terkait. Rencananya dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan kembali bersama membahas berbagai hal.
”Komunikasi ke pusat melalui kementerian terkait sudah dilakukan. Sinyalnya bosa dibantu. Asalkan syarat-syarat yang diminta bisa dipenuhi,” tuturnya.
Kepala Satker BPPW Provinsi Kepri, Albert Reinaldo menuturkan, bila ditugaskan melakukan pembangunan pasar di lokasi ini, pada prinsipnya siap melaksanakan.
Disinggung apakah kawasan itu layak atau tidak, ia mengaku belum bisa menyimpulkan. Perlu melakukan kajian dan melihat berbagai dokumen pendukung lainnya.
Mulai dari master plan yang dibuat melalui Disperindag Provinsi Kepri, lokasi, Detailed Engineering Design atau DED, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Amdal serta lainnya.
”Ini kunjungan pertama kami dan harus lihat dokumen dan pendukung lainnya,” ucapnya.
Dituturkannya, ia pun masih menunggu instruksi dari Kementerian PUPR. Mengingat pembangunan pasar ini kewenangan Kementerian Perdagangan.
”Menteri Perdagangan sudah menyurati Menteri PUPR. Jadi kami menunggu instruksi berikutnya. Biasanya ada Inpers atau semacam lainnya. Kami masih menunggu,” ujarnya.
Ditambahkannya, bila anggarannya terealisasi maka pekerjaan pasar tradisional melalui BPPW Kepri pertama di Kepri.
”Ini pertama kami tangani bila terealisasi. Biasanya kami dalam bentuk rehab bangunan. Ini mulai membangun,” tuturnya. Rencananya, pasar akan dibangun di atas lahan sekitar 4,5 hektare di tempat itu. Inilah pasar tradisional berkonsep modern nanti. (DESI-ABAS)